Surabaya, halonotariat.id – Simpang siur Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kas organisasi Pengurus Wilayah Jawa Timur (Pengwil Jatim) Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang beredar dan dibicarakan secara terbuka di WAG Notaris dan PPAT Jatim akhirnya terjawab sudah oleh ketua Pengwil Jatim periode 2019-2023, Siti Anggraeni Hapsari (SAH), saat ditemui di kantornya(23/4/2024).
Dirinya mengaku, walaupun LPJ INI Pengwil Jatim sudah diterima tanpa sanggahan atau catatan apapun saat sidang pleno Konferwil Jatim, 9 Januari 2024 lalu, namun berbagai pertanyaan negatif atau tuduhan-tuduhan masih timbul dari beberapa orang anggota WA group pengwil Jatim, yang total pesertanya lebih dari seribu notaris itu.
“Yang perlu saya tegaskan bahwa LPJ yang kami buat itu benar-benar transparan, lebih terperinci, lengkap dan tertib administrasi dibanding sebelum-sebelumnya” ungkap Henny biasa di sapa.
Dari Pengurus sebelumnya diakuinya hanya menerima satu lembar kertas Berita Acara tanpa ada rincian kegiatan dan rincian keuangan apapun.
Persoalan muncul di group WA diawali karena Sekretaris Pengwil mengumumkan disemua grup bahwa dana yang diterima Pengurus baru lebih kecil daripada dana yg diserahkan pengwil Jatim INI periode 2016-2019 (masa BHD) kepada dirinya.
Kas dari BHD Rp 627 juta kenapa sekarang dari SAH hanya Rp 221 jutaan?, menurutnya, ada tuduhan bahwa keuangan dari BHD ada yang disembunyikan, tidak dilaporkan dan tidak transparan. Mereka tidak menghitung bahwa ada Konferwil gratis yang memerlukan biaya Rp 592 juta dengan pendaftar lebih dari 1.800 peserta.
“Kalau Konferwil tidak gratis maka Saldo yang tersisa di kas Rp 802 juta lewat,” jelas Henny.
Dalam kepemimpinannya, dengan berbagai kegiatan keorganisasian, saldo akhir pembukuan tiap tahun, diusahakannya untuk tidak sampai berkurang dan terbukti selalu melebihi dari awal diterimanya, atau selalu diatas Rp 627 juta-an.
Terbukti, saldo akhir Periode 2019-2020 sebesar Rp 760-an juta dipaparkan saat Rakerwil di Hotel Four Point. Lalu periode 2021-2022 lebih dari 1 Milyar dan setelah disumbangkan untuk Pembangunan gedung INI Pusat sebesar Rp 250 juta, masih ada sisa diatas Rp 795 jutaan dijelaskan dalam Rakerwil di RM Sri Pandaan.
Sementara di LPJ tahun 2023, saldo akhir di 31 oktober 2023 mencapai Rp 802 jutaan. Namun untuk pencadangan kebutuhan Konferwil, dirinya menganggarkan sebesar 500juta. Dengan berbagai kondisi yang awalnya pelaksanaan konferwil di bulan November 2023 namun harus mundur hingga terlaksana di bulan Januari 2024.
Dan realisasinya konferwil menelan biaya Rp 592 juta. Ada donasi dari salah satu anggota notaris Surabaya sebesar Rp 10 jt, namun masih minus Rp 82 juta-an dari yang dicadangkan sebesar Rp 500 juta, karena untuk biaya overtime dan lain-lain, sehingga saat serah terima dengan periode baru, saldo tersisa 221 jutaan.
Menurut Henny, hal ini bukanlah sebuah penurunan kas keuangan organisasi jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Bahkan dirinya merasa bersyukur telah berhasil mempertahankan saldo kas lebih besar dari tahun ketahun periode berjalan.
Akan tetapi, sehubungan dengan pelaksanaan Konferwil Jatim INI diperiodenya (9/1/2024) Gratis dan Sumbangan Pembangunan Gedung INI Pusat, serta renovasi dan pemasangan kanopi di sekretariat Mawar sehingga saldo akhir tinggal Rp 220 jutaan, mungkin itulah yang menjadikan adanya komentar-komentar yang kurang baik dari beberapa anggota WAgroup Jatim.
Dengan konferwil Gratis, lanjut Henny, hal ini menjadi progres baik bagi anggota. Dimana kesempatan para anggota untuk bisa menyalurkan hak suaranya lebih besar. Terbukti pendaftarnya sudah lebih dari 1.800 anggota Jatim, dari total sekitar 2.750 Notaris Jatim. Yang artinya telah melebihi 50% total notaris yang ada di Jatim.
Karena sesuatu dan lain hal, tambah Henny, peserta yang mendaftar tersebut mungkin dikarenakan berhalangan hadir atau banyak yang datang terlambat, maka yang menyalurkan hak suaranya saat konferwil lalu hanya sebanyak 1.491 suara anggota.
“Itu pencapaian yang luar biasa, selama pelaksanaan Konferwil di Jatim, banyak yang mengatakan Konferwil rasa Kongres,” ucap Henny.
Ada lagi yang mempersoalkan mengenai nasi kotak seharga 150 rb. Henny menanggapinya dengan tenang, “silahkan cross chek ke pihak hotel, di hotel selalu memberlakukan harga perpack, bukan perkotak nasi, artinya biaya makan itu beserta fasilitas yang disediakan hotel, termasuk biaya sewa gedung, listrik, AC, meja kursi dan lain2 fasilitas di gedung tersebut, termasuk kami bisa menggunakan 2 lantai, di lantai dasar untuk ruang pendaftaran”.
Jika ada yang berkomentar pedas dan kurang bisa memahami pengelolaan organisasi, mungkin akan begitu adanya. Namun baginya untuk para organisatoris, tentunya akan bisa lebih melihat dan bisa lebih menghargai akan sebuah perjuangan dalam pengelolaan keorganisasian dengan ciri kepemimpinannya masing-masing.
“Semua sudah diterima dalam forum konferwil, sudah disahkan dan palu telah diketok oleh Presidium dengan memberi kesempatan kepada peserta rapat untuk memberi tanggapan, tapi tidak ada yg keberatan atau ada catatan. Maka masalah LPJ dianggap selesai. Kalau ada yg kurang puas dan ada pertanyaan mengapa Konferwil Gratis menggunakan uang organisasi, kenapa itu tidak ditanyakan dalam forum Konferwil tersebut biar kita bisa beradu argumen,” pungkasnya. (Sugeng/red)
