Jakarta, halonotariat.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui Anggaran Belanja Tambahan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (ABT BA BUN) Tahun 2023. Kegiatan ini berlangsung di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, pada Rabu (09/08).
Dalam kesempatan ini juga, Menteri ATR/Kepala BPN menyaksikan Penandatanganan Pakta Integritas Kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Melalui ABT BA BUN Tahun 2023 oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang Kementerian ATR/BPN dengan 69 kepala daerah yang hadir.
“Penandatanganan Pakta Integritas ini sebagai bentuk komitmen dari kepala daerah untuk menyusun dan menyelesaikan RDTR di wilayahnya masing-masing,” ujar Hadi Tjahjanto.
Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo menyampaikan dalam setiap kesempatan bahwa pemerintah harus memberikan karpet merah kepada investor berupa kemudahan berinvestasi dengan mempermudah regulasi.
“Para investor akan datang ke Indonesia apabila dalam meminta izin lokasi atau KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, red) itu dipermudah,” kata Hadi Tjahjanto.
Menteri ATR/Kepala BPN kemudian menjelaskan keterkaitan KKPR dengan upaya percepatan penyelesaian RDTR di daerah.
“KKPR bisa dikeluarkan apabila ada RDTR. Kita memiliki target untuk RDTR seluruh Indonesia sebanyak 2.000 dan yang sudah terhubung sistem OSS ada 183 RDTR. Bayangkan, dari 2.000 target yang ingin dicapai baru 183 RDTR yang terintegrasi dan 357 RDTR Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan sebagai Perda atau Perkada,” terangnya.
Hadi Tjahjanto mengungkapkan, nilai investasi yang sudah diraup dengan adanya persetujuan KKPR dalam 1 tahun mencapai 535 triliun rupiah. Dengan rincian berdasarkan data per bulan Agustus 2022, nilai investasi mencapai 553 triliun rupiah dan per bulan Agustus 2023 telah mencapai 1.088 triliun rupiah.
Untuk diketahui, terdapat penyesuaian jumlah lokasi yang akan disusun RDTR-nya berkat ABT BA BUN. Dari mulanya diajukan sebanyak 120 lokasi, menjadi 82 lokasi yang berada di 69 kabupaten/kota berdasarkan persetujuan Kementerian Keuangan, dengan total anggaran tambahan sebesar Rp130.473.662.000 untuk penyusunan 77 RDTR Kabupaten/Kota dan 5 RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN).
“Namun, apa yang menjadi target kita sebanyak 2.000 RDTR memang kita selesaikan secara bertahap, hari ini kita menambah 82 RDTR, 77 untuk Kabupaten/Kota dan 5 untuk wilayah perbatasan,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
Hadi Tjahjanto menargetkan 82 RDTR dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih tiga bulan. Oleh sebab itu, ia menilai kerja sama antar kementerian/lembaga penting dilakukan untuk percepatan penyelesaian RDTR serta pendampingan dan supervisi dari pihak ketiga dalam hal ini Ikatan Ahli Perencana.
“Terima kasih kepada seluruh kepala daerah kabupaten/kota, kementerian/lembaga, dan instansi terkait yang telah berkontribusi dalam pencapaian percepatan penyelesaian RDTR di Indonesia. Kita perlukan sinergi dan kolaborasi, serta kerja sama yang sudah terjalin agar terus dipertahankan, ditingkatkan,” lanjutnya.
Hadir dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa yang melaporkan terkait Pelaksanaan Persiapan Kegiatan Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Melalui ABT BA BUN 2023. Beberapa hal yang disampaikan, yakni mengenai target lokasi dan output penyusunan RDTR melalui ABT BA BUN TA 2023; sebaran lokasi penyusunan RDTR melalui ABT BA BUN TA 2023; serta peran kementerian/lembaga terkait dalam pencapaian output RDTR.
Hadir pula Direktur Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Tanah dan Ruang (PPTR), Dwi Hariyawan dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari kementerian/lembaga terkait; serta 69 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. (ANR)
