Jakarta, halonotariat.id – Ekspektasi jumlah pemilih dalam Kongres ke-XXIV Ikatan Notaris Indonesia (INI), diawali dengan jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang mencapai 17.586 anggota INI, lalu dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) terpublikasi 16.920.
Dengan jumlah tersebut menandakan antusiasme anggota yang akan memilih akan sangat tinggi, dibandingkan perhelatan Kongres-kongres terdahulu yang dikisaran 2.000 sampai 4.000 peserta. Namun tak dinyana anggota yang memilih hanya berjumlah 1.896 pemilih. Lalu ada apa dengan pemilih yang berjumlah 15.024 tidak mengikuti kongres INI secara i-voting?.
Kenyataan itulah yang jadi bahasan anggota INI di media sosial, terkait perbedaan jumlah pemilih yang signifikan tersebut, saat pelaksanaan Kongres ke-XXIV, di Hotel Novotel, Kota Tangerang, Banten, pada 30-31 Agustus 2023.
Terkait hal tersebut, Mugaera Djohar, S.H., M.Kn, selaku Ketua Tim Pemenangan Irfan Ardiansyah yang ditemui pada (1/9) di Posko Aspirasi Notaris, di Jalan Ciniru, Jakarta Selatan, mengomentari, “Saya melihat apa yang dilakukan mereka (PP INI-red) se-aspiratif tidak, dengan apa yang disampaikan sebelum pelaksanaan yang katanya kongres itu”.
Sebagaimana sebelum pelaksanaan Kongres tersebut, imbuh Mumu biasa disapa, menegaskan untuk tidak mengikuti kongres yang mereka (PP INI) laksanakan itu. Selain itu, berdasarkan hasil tim verifikasi, anggota yang akan ikut memilih berjumlah 16.920-(sesuai DPT) anggota. Jumlah itu sebetulnya sangat membanggakan, bahwa antusiasme anggota sangat besar dan tujuan memberikan hak anggota memilih Calon Ketua Umum tercapai.
“Yang dijelaskan oleh tim verifikasi menyatakan ada 16.920 anggota -(sesuai DPT), faktanya banyak notaris yang tidak bisa mendaftar. Bahkan ada promosi di sejumlah lokasi dan Pengda-pengda, bahwa apakah mereka sengaja melakukan itu dibatas tanggal 27 Agustus 2023 ?. Jangan sampai anggota yang memiliki hak pilih dan sudah merespon itu hilang. Sehingga saya menduga ada permainan. Jadi tidak semarwah lagi yang ‘digembar-gemborkan’ bahwa akan memberikan hak konstitusi bagi seluruh anggota INI,” ungkapnya.
Dalam surat Dirjen AHU tanggal 18 Agustus 2023, tambah Mumu yakin bahwa pelaksanaan i-voting sebagai upaya untuk memberikan kenyamanan dan hak anggota dalam pemilihan Ketum PP INI. “Saya yakin dan percaya 100% Kominfo tidak akan menyelewengkan bermain-main di aplikasi tersebut, terlebih dijaga oleh BSSN”, ujarnya.
Ditambahkannya, “Sejak awal saya meragukan akan dilaksanakan sistem i-voting. Kami sudah menyampaikan bahwa proses peng-input-an data anggota yang dilakukan oleh rekan notaris, kabarnya mereka bagian dari tim sukses salah satu Bacaketum. Sehingga tidak netral lagi sebagai PP INI”.
“Kalau melihat keputusan Pra Kongres INI di Kampar, Riau pada 2022 lalu dalam menjaga netralitas, disepakati bahwa untuk pendaftaran penunjukkan vendor, harus dilakukan bersama-sama. Independen yang diawasi juga secara bersama-sama. Namun input data peserta kongres yang ditangani dan diatur malah oleh mereka sendiri,” ucapnya.
Mumu melanjutkan, sebagaimana Pidato Ketum PP INI Periode 2019-2022, yang menyatakan bahwa kita paling berani melaksanakan kongres dengan i-voting, bahwa kita menunjukkan kepada pemerintah, seandainya hal ini dikelola dengan baik dan berpikiran memudahkan anggota untuk memilih, maka kepercayaan anggota yang ikut memilih, tentunya tidak akan sampai 10%, sebagaimana pelaksanaan kongres yang dilakukan itu.
“Salah satu penyebab tidak antusiame anggota, dikarenakan tidak dijalankannya surat Dirjen AHU Kemekumham tertanggal 18 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa kepanitiaan SC, OC dan 3 Tim (Verifikasi, Pemilihan dan Pengawas), Kongres harus dilaksanakan secara bersama-sama, tentunya akan mendapatkan kepercayaan kepada seluruh notaris di Indonesia,” ucapnya
Dengan tidak melakukan hal tersebut, maka ada ketidak-percayaan anggota kepada PP INI. Hal itu menurutnya sangat disayangkan.
“Sehubungan kami tidak menjadi bagian dari pelaksanaan kongres, maka kami tidak mengakui kongres itu,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mumu juga menjelaskan, dengan melihat tidak hadirnya pejabat dari Dirjen Kemenkumam, sebagai bukti komitmen Dirjen AHU terkait surat 18 Agustus 2023 agar membentuk kepanitiaan bersama.
“Sehubungan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan INI itu harus Kongres Luar Biasa (KLB). Dengan 25 Pengurus Wilayah (Pengwil) yang melebihi 2/3 Pengwil, mempunyai kewenangan untuk melaksanakan KLB. Jika dahulu diperlukan izin dari PP INI, justru melakukan kongres sendiri. Sebagaimana surat Dirjen AHU, maka KLB akan dilakukan bersama-sama, antara PP INI Periode 2019-2022 Pengurus Pusat dengan seluruh Pengwil INI, termasuk 5 Bacaketum dan 8 Anggota DKP untuk pelaksanaan KLB tersebut,” tuturnya.
Mugaera mengasumsikan, Kalaupun misalnya dari jumlah anggota sesuai DPT 16.920, sedangkan yang ikut memilih hanya 1.896 anggota, maka sisanya itu adalah pemilih dari rekan Irfan yang tidak ikut memilih dan karenanya kamilah yang memenangkan kongres.
“Saya berterima kasih kepada loyalist rekan Irfan yang tidak ikut memilih dalam kongres yang diselenggarakan, karenanya nanti kita akan melaksanakan KLB,” ungkapnya.
Disinggung ada pernyataan bahwa P-25 menghasut penyelenggaraan Kongres, dirinya menegaskan hal itu tidak benar dan tidak ada. Dengan mereka melakukan promosi untuk memilih Caketum ini dan itu, justru kami tidak melakukannya. Kami-(Tim Pemenangan Irfan) yakin bahwa loyalist Irfan sangat cerdas dalam menentukan sikap. “Silahkan buktikan yang mengatakan kami menghasut,” tuturnya.
Saat ditanya akan terjadinya pelaksanaan KLB bersama-sama, dirinya menjawab, “Kalau PP INI 2019-2022 menolak, KLB akan tetap jalan. Intinya, kami akan berkonsultasi dan mengikuti arahan Pemerintah dalam hal ini Dirjen AHU terkait penyelenggaraan KLB nanti, dan mengikuti arahan pemerintah, ” ucapnya mengakhiri wawancara. (Andy NR)
