Jayapura, halonotariat.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto memberikan pengarahan serta pembinaan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Papua dan para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Papua. Kegiatan ini sekaligus menjadi agenda penutup dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Papua, pada Selasa (17/10/2023).
Terkait PPAT, Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa Kementerian ATR/BPN dan PPAT harus terus bersinergi dan saling mendukung dalam pekerjaannya. “PPAT dan pegawai BPN ibarat dua sisi mata uang. Kebersamaan ini juga harus benar-benar kita jaga dengan tetap mempertahankan integritas masing-masing. Jangan sampai ada yang ingin coba-coba menghancurkan nama baik masing-masing, baik itu BPN ataupun PPAT,” ujarnya di Kanwil BPN Provinsi Papua, Jayapura.
Kerja sama yang sudah dilakukan antara lain terkait program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Tercatat di Tanah Papua sendiri, dari total 2.127.824 bidang tanah yang ada, tanah yang telah terdaftar sebanyak 571.936 bidang atau 26,88% dan tanah bersertipikat sebanyak 521.062 bidang atau 24,48%.
“Harus bekerja sama, sehingga tugas yang diberikan, yaitu menyelesaikan PTSL ini bisa terlaksana sesuai dengan keinginan kita semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas sinergi, kolaborasi antara ATR/BPN dan PPAT, didukung para purnabakti yang sudah meninggalkan legacy untuk diteruskan kepada generasi berikutnya,” tutur Hadi Tjahjanto.
Tak hanya PTSL, Kementerian ATR/BPN mengemban tugas lainnya, seperti menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan serta penataan ruang Ibu Kota Nusantara (IKN). Oleh karena itu, kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Papua, Hadi Tjahjanto menegaskan perlunya kerja sama yang baik dengan empat pilar, yaitu antara ATR/BPN, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan badan peradilan. Di samping itu, perlu ada kolaborasi dan partisipasi masyarakat adat untuk kontekstual Papua.
“Karena banyak tugas yang harus diselesaikan dan tugas-tugas itu tidaklah mudah. Bapak Presiden meminta kita menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan, termasuk di dalamnya adalah menyelesaikan sertipikasi tanah-tanah ulayat masyarakat hukum adat. Kita juga diminta untuk mendukung penyelesaian tata ruang dan pertanahan di IKN. Sampai saat ini semuanya bisa berjalan dengan lancar berkat kerja sama yang baik,” papar Menteri ATR/Kepala BPN.
Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kegiatan pembinaan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua, Roy E. F. Wayoi beserta jajaran. Turut hadir, jajaran PPAT dan Purnabakti Kanwil BPN Provinsi Papua. (ANR)
