Surabaya, halonotariat.id – Agenda ke-2 Notaria Fest 2023 Bersatu itu Indah, Pengurus Wilayah Jawa Timur (Pengwil Jatim) dalam memperingati perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ikatan Notaris Indonesia (INI) ke-115 menggelar Fullday Seminar dengan tema “Problematika Peralihan Saham Dan Pencabutan Blokir Pemilik Manfaat Serta Tata Cara Legalisasi Apostile dan Tanda Tangan Elektronik”, yang dilaksanakan di Westin Hotel Surabaya (10/7/2023).
Ketua Panitia Pelaksana (Panpel), Farah Nurani Tjinong, SH., MKn., menyampaikan ada 4 hal yang dibahas dalam Fullday seminar ini. Yaitu (1) Blokir Pemilik manfaat atau BO dan akibatnya bagi dunia usaha dan perbankan, (2) Jual beli saham dan mekanisme peralihan saham untuk PT tertutup dan PT terbuka, (3) tata cara legalisasi dokumen Publik atau Apostile yang akan dipergunakan dari dan untuk keluar negeri sesuai permenkumham no.6 tahun 2022, (4) Keabsahan dan kekuatan tanda tangan elektronik untuk akta di bawah tangan dan tata cara pendaftarannya.
Latar belakang Tema Seminar ini, dijelaskan Ketua Pengwil Jatim INI, Siti Anggraeni Hapsari, SH., MH., adalah dikarenakan perkembangan dunia usaha di Indonesia sangat pesat dan komplek. Berbagai permasalahan yang timbul memerlukan regulasi, agar tercipta dunia usaha yang baik. Hal tersebut karena Indonesia tidak bisa menutup diri dari perkembangan perekonomian Internasional.
Permasalahan terbaru dalam dunia usaha lanjutnya adalah pemilik manfaat Corporate atau Beneficial Ownership (BO). Perseroan Terbatas (PT) kerap sekali digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan dan menyamarkan identitas pelaku dari hasil tindak pidana. Hal tersebut sulit di lacak, dikarenakan akan terdapat struktur kepemilikan saham yang komplek, sehingga tidak terdeteksi secara hukum.
Oleh karena itu menurut Henny (biasa disapa), sebagai notaris perlu untuk mengetahui bagaimana dampak dari Beneficial Ownership tersebut bagi dunia usaha yang dapat berpotensi merugikan negara, perekonomian dan publik sangat rentan terhadap kriminalitas serta menghindari pajak, pencucian uang, pendanaan terorisme dan korupsi.
“Saat ini kita selaku notaris mempunyai tugas untuk membantu pemerintah Indonesia, dalam rangka menjadi bagian dari negara FATF (Financial Action Task Force),” tandasnya .
Untuk materi kedua, Henny menyampaikan tentang PT yang sangat memiliki peran penting dalam membangun perkembangan perekonomian negara. Untuk dapat bertahan, maka perusahaan sering melakukan langkah-langkah strategis, dimana salah satu strategi yang dapat dilakukan yaitu pengambil alihan saham atau yang biasa dikenal akuisisi maupun merger serta jual beli saham.
Secara umum atau pun secara fakta yang ada di lapangan, menurutnya, masih banyak notaris yang kurang memahami prosedur tentang pengalihan saham. Oleh karena itu ketika membuat berita acara rapat atau pun pernyataan keputusan rapat tentang pengalihan saham tidak didahului dengan adanya Akta jual beli.
“Dalam seminar ini kami juga mengangkat tentang legalisasi Apostile,” ungkapnya. Legalisasi adalah pernyataan badan atau pejabat pemerintah mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen administrasi pemerintah. Apostile merupakan nama konvensi berisi perjanjian internasional berbagai negara yang bersepakat menerima dan mengakui suatu dokumen berlegalisir dari negara-negara lain peserta konvensi.
Indonesia merupakan negara berkembang yang telah memiliki akses digital untuk memudahkan masyarakat Indonesia sendiri. “Dengan itu, dalam hukum percepatan data pada era digital saat ini diharapkan kita mendukung upaya pemerintah penyederhanaan legalitas dokumen publik asing melalui konvensi aposti yang tujuannya mempermudah pendataan dan menginfentaris dokumen apa saja yang dapat di Apostile pada kementerian atau lembaga terkait,” ujarnya.
Sedangkan saat ini karena memang dunia digital, diakui Henny, tanda tangan dalam suatu akta notaris atau akta di bawah tangan secara digital juga merupakan suatu problematika yang dikupas tuntas dalam seminar hari ini.
Dalam Kesempatan yang Sama, Ketua Umum PP INI, Yualita Widyadari, SH., MKn., CIIB., mengapresiasi kegiatan-kegiatan perayaan HUT INI ke-115 Pengwil Jatim yang bertajuk Notaria Fest 2023. Dan mengenai tema Seminar ini dirinya mengatakan bahwa notaris mempunyai peranan penting dalam pengungkapan BO atau kepemilikan manfaat. Notaris adalah salah satu pihak pelapor yang wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK dan wajib menerangkan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris.
Hal inilah menurutnya salah satu yang mendorong PP INI untuk mempersiapkan materi-materi yang akan disampaikan dalam rapat komisi asia dan seminar internasional yang akan diadakan di yogyakarta tanggal 21-22 Juli 2023.
“Nanti di dalam seminar internasional yang akan dikupas pertama adalah bagaimana kemajuan teknologi di era digitalisasi untuk semua bidang, kemudian bagaimana kepastian hukum termasuk keamanan ini bukan hanya dalam konteks digitalisasi, tapi keamanan juga dalam segi kepatuhan terhadap pencegahan praktek pencucian uang dan pendanaan terorisme dan sebagainya”, ungkap Yualita.
Sementara Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Drs. Imam Jauhari, MH., menyampaikan salam dari Dirjen AHU yang sedianya hadir, namun dikarenakan ada perintah dari menteri dihari yang sama, maka dirinya ditugaskan untuk menghadiri di seminar ini.
“Meskipun kondisinya demikian, tetapi saya tetap yakin, tidak akan mengurangi makna dan kualitas pada seminar yang disampaikan narasumber hari ini,” ujar Imam Jauhari.
Diakuinya, setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pengwil Jatim INI selalu up to date mengikuti perkembangan hukum dan permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Khususnya permasalahan aktual yang dialami para Notaris Jawa Timur khususnya atau Notaris di Indonesia pada umumnya.
Dirinya menyadari bahwa upaya pengembangan kualitas SDM Notaris itu sangatlah penting dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Mengingat Notaris adalah get keeper dalam lalulintas keperdataan ditengah masyarakat.
“Notaris yang berkualitas, akan menjamin terwujudkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. Dan sebaliknya, apabila Notaris yang minim akan pengetahuan dan tidak berintregitas, tentu akan menyebabkan hancurnya tatanan kehidupan bermasyarakat,” ungkapnya.
Ditambahkannya, Dalam seminar ini Dirjen Perdata mengirimkan 5 orang tim teknis dari sub direktorat badan hukum Dirjen AHU, sehingga para peserta Notaris dapat berkonsultasi secara langsung di meja-meja yang telah disediakan.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jatim, Dr. Emil Elestianto Dardak, B.Bus., MSc., menyampaikan apa yang bisa dipetik bahwa memang salah satu hal yang sudah menjadi prioritas bahkan sebelum negara ini berdiri adalah kepastian hukum. Wujud dari sebuah keabsahan dalam sebuah transaksi, dalam sebuah deklarasi ini adalah adanya pengesahan oleh notaris.
Eksitensi dari notaris sudah ada minimal diwadahi melalui Ikatan (Organisasi-red) sudah 115 tahun. Oleh karena itu menurutnya sangat penting sekali peran notaris dalam meningkatkan kepastian hukum.
“Transaksi akan semakin kompleks karena regulasi terus berkembang, regulasi pasar modal, regulasi badan usaha terus bukan berevolusi bahkan berrevolusi mengikuti perkembangan zaman yang luar biasa,” terang Emil Dardak.
Tentunya ada dampak serta konsekuensi terhadap struktur-struktur perusahaan, dengan banyak melihat star up bermunculan transaksi innovasi teknologi, Inovasi keuangan semakin berkembang. Dan di sisi lain kesadaran masyarakat untuk berbadan hukum semakin tinggi. Maka memang menjadi tulang punggung dari kemajuan adalah profesionalisme dari notaris.
“Saya yakin INI berdiri, Number 1 adalah untuk menjaga profesionalisme. Tapi yang tidak kalah penting juga notaris menjadi jembatan untuk mengadvokasi profesi notaris kepada stakeholder. Baik itu kemenkumham sebagai direct partner maupun kami juga di pemerintahan daerah, bagaimana kita tentunya bisa bersinergi dengan notaris dalam segala kebijakan-kebijakan yang kita lakukan,” ungkap Emil Dardak.
Dengan menekan tombol Digital, Emil Dardak bersama Ketua Pengwil Jatim dan PP INI serta Kakanwil Kemenkumham Jatim, maka seminar mulai digelar dengan nara sumber Endah Widyaningsih dari Direktorat Perdata Dirjen AHU yang memaparkan tentang BO, Aulia Taufani, SH., yang menjelaskan Jual beli saham dan mekanisme peralihan saham untuk PT tertutup dan PT terbuka serta Keabsahan dan kekuatan tanda tangan elektronik untuk akta di bawah tangan dan tata cara pendaftarannya, Prita Miranti Suyudi, SH., MKn., yang menjelaskan tata cara legalisasi dokumen Publik atau Apostile yang akan dipergunakan dari dan untuk keluar negeri sesuai permenkumham no.6 tahun 2022.
Dengan Penanggap dari Emiritus Notaris Surabaya, Wahyudi Suyanto, SH, MHum dan Moderator sesi 1 oleh Whimphry Suwignjo,SH dan Moderator Sesi ke-2 oleh Dr. Sri Wahyu Djatmikowati, SH., MH serta dimeriahkan pula oleh penampilan angklung Pengwil Jatim yang dihadiri oleh 520 peserta dari berbagai daerah Indonesia. (den/AF)
