Jakarta, halonotariat.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang melaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka pembahasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Padang Pariaman, Kawasan Perkotaan Kecamatan Semende Darat Laut (Kabupaten Muara Enim), Wilayah Perencanaan Pabuaran dan Ciomas (Kabupaten Serang), dan Wilayah Perencanaan Licin (Kabupaten Banyuwangi). Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Gabriel Triwibawa.
Dalam rapat ini Dirjen Tata Ruang menegaskan kepada para perwakilan kepala daerah masing-masing wilayah yang hadir untuk segera menyelesaikan penyusunan RDTR.
“Dengan adanya RDTR ini maka akan ada peningkatan unggulan bersaing kita (competitive advantage) dibandingkan negara lain untuk bisa menjulang investasi. Investasi ini membutuhkan instrumen yang sama-sama kita susun melalui RDTR, namun kita juga harus mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui dua aspek lainnya, yaitu sosial dan lingkungan,” tuturnya di The Sultan Hotel, Jakarta, pada Selasa (04/07/2023).
Ia juga memberikan arahan bahwa RDTR tersebut harus langsung terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS). “Kita menyusun RDTR ini harus terintegrasi dengan OSS. Oleh karena itu, final product kita adalah RDTR terintegrasi ke dalam OSS. Kalau masih RDTR maka output-nya masih belum tercapai karena cita-cita kita tidak hanya sekadar pengaturan tetapi juga pengaturan yang memiliki dampak pada iklim investasi,” ujar Dirjen Tata Ruang.
Sehubungan dengan perencanaan IKK Padang Pariaman, Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur mengatakan bahwa kawasan tersebut merupakan wilayah pemekaran.
“IKK Kabupaten Padang Pariaman ini salah satu Kabupaten di Sumatra Barat dari 19 kabupaten/kota yang sudah dua kali melakukan pemekaran. Yang pertama adalah lahirnya Kepulauan Mentawai dan Kota Pariaman. Nama ibu kota kita adalah Nagari Parit Malintang dan kawasan itu terletak di Kecamatan Enam Lingkung,” terangnya pada saat menyampaikan paparan.
Ia berharap, visi misi wilayahnya dapat tercapai melalui dukungan dalam rapat lintas sektor ini. “Dengan pembahasan koordinasi lintas sektor ini diharapkan dapat mencapai visi misi kita untuk menjadikan IKK Kabupaten Padang Pariaman menjadi kawasan yang ramah lingkungan, berkualitas, dan dapat bersinergi dengan kondisi fisik wilayah,” sebut Bupati Padang Pariaman.
Sementara itu, Plt. Bupati Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kaffah mengatakan, kawasan perencanaan di daerahnya memiliki beberapa potensi yang sangat menunjang perekonomian wilayahnya.
“Kawasan Perkotaan Kecamatan Semende Darat Laut merupakan jantung dari Provinsi Sumatra Selatan. Nilai struktur ekonomi terbesar dari wilayah kami adalah pertambangan dan penggalian,” ungkapnya.
“Kami mengharapkan bahwa dengan persetujuan substansi RDTR ini dapat melanjutkan visi misi wilayah kami dalam rangka melakukan yang terbaik untuk Kawasan Perkotaan Kecamatan Semende Darat Laut sebagai bagian dari NKRI,” tambah Ahmad Usmarwi Kaffah.
Dalam rapat ini, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengungkapkan bahwa RDTR wilayahnya yang tengah disusun diharapkan bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Serang.
“RDTR Wilayah Perencanaan Pabuaran dan Ciomas merupakan RDTR ketiga di Kabupaten Serang yang akan dilegalkan. Dengan disusunnya RDTR ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, juga sebagai matra spasial yang menjadi arahan pemanfaatan ruang untuk mendukung kelancaran investasi di Kabupaten Serang, serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Serang,” jelasnya.
Di sisi lain, Wakil Bupati Banyuwangi, Sugirah menyampaikan, penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Licin sangat penting karena perannya sebagai wilayah pendukung dari bagian Ijen UNESCO Global Geopark (UGG).
“Rapat kali ini merupakan upaya kami untuk bisa menetapkan RDTR yang merupakan kawasan pendukung KSPN Ijen Baluran dan Ijen UNESCO Global Geopark,” pungkasnya.
Usai pemaparan dari para kepala daerah, agenda rapat kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanggapan yang dipimpin oleh Direktur Bina Perencanaan Daerah Wilayah I, Pelopor.
Turut hadir dalam rapat koordinasi lintas sektor ini, Pejabat Fungsional Ahli Utama Kementerian ATR/BPN, perwakilan dari kementerian dan lembaga, perwakilan DPRD Kabupaten Padang Pariaman, DPRD Kabupaten Muara Enim, dan DPRD Kabupaten Banyuwangi, serta perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, Sumatra Selatan, Banten, dan Jawa Timur. (ANR)
