Bandung, halonotariat.id – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni menjadi pembicara kunci dalam kegiatan ATR/BPN Goes to Campus yang digelar di Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung, pada Senin (12/06/2023).
Kegiatan yang dihadiri ratusan mahasiswa UNINUS ini mengusung tema “Tantangan dan Solusi Kebijakan Pertanahan untuk Keadilan dan Kemaslahatan Pembangunan”. Hadir menjadi narasumber, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Rudi Rubijaya.
Wamen ATR/Waka BPN dalam sambutannya menyampaikan berbagai revolusi administrasi serta layanan pertanahan hingga saat ini. Dimulai dari pendaftaran tanah, saat ini telah ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang berhasil mengakselerasi pendaftaran tanah di Indonesia.
“Hingga saat ini sudah 103,1 juta bidang tanah terdaftar dan 85,8 juta bidang bersertipikat. Jika tidak diakselerasi, maka butuh 184 tahun untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia,” ujarnya.
Data menunjukkan program PTSL menjadi daya ungkit ekonomi yang luar biasa. Raja Juli Antoni mengungkapkan, kontribusi PTSL terhadap perekonomian nasional mencapai sekitar Rp5.574 triliun. Di samping pertambahan nilai ekonomi, yang terpenting menurutnya, dengan PTSL adalah terciptanya kepastian hukum atas hak tanah masyarakat sehingga dapat mempersempit ruang gerak mafia tanah.
Revolusi lainnya dalam pembenahan administrasi pertanahan, yaitu saat ini negara hadir dan semakin serius dalam mendaftarkan serta menyertipikasi tanah-tanah wakaf, baik itu rumah ibadah, pesantren, maupun instansi sosial yang memiliki kebermanfaatan besar bagi masyarakat. Hal tersebut dilakukan melalui Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren.
“Dalam waktu delapan tahun terakhir, sebanyak 125.885 atau sekitar 56% sertipikat wakaf diterbitkan di era Presiden Jokowi,” ungkapnya.
Selanjutnya, untuk mewujudkan keadilan dalam kepemilikan tanah di Indonesia terdapat program Redistribusi Tanah. Menurut Raja Juli Antoni, dibandingkan 53 tahun terakhir, yakni 1961-2014, redistribusi tanah yang tadinya rata-rata mencapai 45 ribu hektare per tahun, dalam kurun waktu delapan tahun terakhir berhasil mencapai 209 ribu hektare per tahun.
“Redistribusi Tanah itu bukan mekanisme yang mudah, melibatkan konflik agraria. Namun, dengan komitmen dan leadership yang kuat, kami berhasil menyelesaikan beberapa konflik dan meredistribusi tanah-tanah untuk masyarakat,” terangnya.
Terkait dengan layanan pertanahan, saat ini terdapat beberapa program yang merupakan revolusi bagi peningkatan layanan kepada masyarakat. Di antaranya terdapat Hotline Layanan Pengaduan melalui Whatsapp di nomor 08111-068-0000, membuka layanan akhir pekan dengan program PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan) di 107 Kantor Pertanahan se-Indonesia, dan meluncurkan 7 Layanan Prioritas.
“Intinya, ada revolusi layanan pertanahan yang luar biasa. Dengan kita bisa mendisiplinkan diri, maka mayoritas layanan Kementerian ATR/BPN bisa kita selesaikan,” pungkas Raja Juli Antoni.
Saat membuka kegiatan, Rektor UNINUS, Obsatar Sinaga menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik kegiatan ini. Selain untuk membangun kesadaran masyarakat terkait UNINUS itu sendiri, ATR/BPN Goes to Campus menjadi satu cara untuk menjawab banyak persoalan pertanahan yang muncul di permukaan.
“Itulah risiko dari kemajuan teknologi yang disebut era digital, maka kegiatan ini jadi sarana Kementerian ATR/BPN menyampaikan pesan dan menjawab berbagai pertanyaan yang muncul,” kata Obsatar Sinaga. (ANR)
