Yogyakarta, halonotariat.id – Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2025. Hal ini mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) penyusunan Background Study terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), serta Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ATR/BPN.
“Penyusunan background study ini akan menjadi bahan untuk Renstra (Rencana Strategis, red) Kementerian ATR/BPN dalam lima tahun ke depan dan masuk dalam RPJMN pada pemerintahan yang baru nanti,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana saat membuka FGD Penyusunan Background Study RPJP, RPJM Bidang Agraria dan Penataan Ruang serta Renstra Kementerian ATR/BPN, di Hotel JW Marriott, D.I. Yogyakarta, pada Kamis (20/07/2023).
Penyusunan background study akan memperhatikan beberapa aspek, salah satunya bagaimana kondisi Indonesia dibanding negara-negara lain. Suyus Windayana menyebut, Presiden Joko Widodo sering mengingatkan kondisi iklim investasi di Indonesia dengan negara-negara lain. Sederhananya, menurut Suyus Windayana, dalam aspek pertanahan, Indonesia sering disorot dalam Indeks Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) dengan negara-negara lain.
Ia mengatakan, middle income trap juga menjadi salah satu fokus yang akan dibahas dalam FGD ini. “Dalam background study ini kita harus memikirkan bagaimana dalam sepuluh tahun ke depan kita keluar dari middle income trap. Presiden sendiri mengatakan bahwa Indonesia sudah menjadi negara kelas menengah, sehingga nanti perlu kita bahas kontribusi pertanahan dan tata ruang,” ujar Suyus Windayana.
Lebih lanjut, dalam visi dan misi Kementerian ATR/BPN telah dituangkan tujuan kementerian menjadi institusi pengelola pertanahan dan tata ruang yang berstandar dunia. Namun, yang menjadi sorotan adalah hingga saat ini baru 10 Kantor Pertanahan yang berstandar dunia. Sehubungan dengan hal itu. Suyus Windayana mendorong agar tahun 2025 tiap-tiap Kantor Pertanahan dapat memiliki data pertanahan yang lengkap.
Sebagai informasi, penyusunan background study ini akan menggunakan pendekatan Framework for Effective Land Administration atau FELA.
Adapun hadir mengikuti FGD ini, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya; Plt. Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Yagus Suyadi; beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. (ANR)
