Kota Malang, halonotariat.id – Rapat anggota daerah (Rakerda) IPPAT Pengurus Daerah (Pengda) Kota Malang melibatkan 2 (dua) Instansi dengan kemasan Forum Group Discussion (FGD) pada hari Rabu, 10 November 2021 di Hotel Trio Indah 2 Malang.
Ketua IPPAT Pengurus Daerah Kota Malang, Dyah Widhiawati,SH.,M.Kn., mengatakan Jumlah anggota yang hadir sebanyak 44 orang dari total sekitar 150 anggota di Kota Malang. Oleh karena itu belum memenuhi korum, sehingga rakerda di skorsing 1 Jam.
Dimasa Skorsing, lanjutnya, acara dimanfaatkan dengan FGD yang membahas tentang pajak daerah PBB dan BPHTB yang dihadiri langsung oleh kepala Bapenda kota malang bpk Dr handi priyanto AP. MSI beserta jajarannya.
Sedangkan untuk Kantor Pertanahan Kota Malang, membahas terkait kendala-kendala yang ada dalam proses pengurusan ke-PPAT-an di BPN. Dengan pembicara Haryono Dwikora, A.Ptnh, MM selaku Kepala Seksi Survey dan pemetaan Serta Slamet Soeradji, A.Ptnh, M.Si. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.
Setelah ke 2 (dua) Instansi tersebut memaparkan materi dan berinteraksi tanya Jawab dengan anggota, Rakerdapun dilanjutkan. Dan menghasilkan usulan-usulan bakal calon ketua Pengurus wilayah (ketuwil) dan Majelis Kehormatan Wilayah (MKW) IPPAT untuk periode 2021-2024.
Untuk usulan ketuwil IPPAT, yaitu Imam Rahmat yang didukung 21 Suara, Isy Karimah Syakir didukung 2 Suara dan Mamik jatmiko 1 Suara. Sedangkan untuk usulan MKW terpilih Endang Sri Kawuriyan memperoleh 22 suara dan Mahmud Fauzi memperoleh 2 Suara.
Dengan pertemuan bersama 2 Instansi terkait itu, Dyah mengharapkan ada solusi atas permasalahan tentang pengajuan BPHTB dan kendala-kendalanya dilapangan, saat para PPAT menjalankan tugas dan Jabatannya. Baik di Bapenda maupun BPN, semua kendala bisa teratasi. (DN)
