BeritaNasionalWilayah

Kepastian Hukum Dalam Pendaftaran Tanah Membuat Investor Tertarik

Menteri ATR/BPN Menyerahkan Sertifikat Tanah Program PTSL

Bagikan Ke

Bali, halonotariat.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga target Indonesia Lengkap 2025 tercapai.

Target dikatakan tercapai, jika seluruh bidang tanah di Indonesia telah terdaftar dan terpetakan. Baik secara spasial maupun yuridis.

Saat tanah sudah bersertipikat, selain memiliki jaminan kepastian hukum, nilai atas tanah itu akan bertambah sehingga bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.Peningkatan taraf perekonomian juga bisa didorong dengan masuknya investasi.

Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dalam kunjungan kerjanya di Desa Jumpai, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, menyatakan, masuknya investor bisa membuka banyak peluang, termasuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

“Untuk menarik investor kita harus sediakan karpet merah, artinya permudah investor untuk masuk. Karena, apabila investor sudah masuk dan sudah memiliki perizinan usaha, secara otomatis membuka lapangan pekerjaan, banyak warga Klungkung yang akan direkrut menjadi pegawai atau ikut program pembangunan yang dilakukan investor. Maka itu, saya mendorong untuk Klungkung segera menjadi Kabupaten Lengkap, jadi para investor merasa aman untuk berinvestasi,” ujar Hadi Tjahjanto, pada Rabu (24/05/2023).

Pada kesempatan tersebut, bertempat di Bale Banjar Kawan, Kabupaten Klungkung, Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan sebanyak 12 sertipikat hasil program PTSL yang diperuntukkan atas pura, sawah, dan aset Kepolisian Republik Indonesia. Untuk estimasi bidang tanah di Kabupaten Klungkung itu sendiri terdapat 126.663 bidang dan sebanyak 103.879 bidangnya yang telah terdaftar.

Sebagai upaya memberikan keamanan bagi masyarakat dan kemudahan berusaha bagi investor, Kementerian ATR/BPN bersama pemerintah daerah (Pemda) juga sudah merencanakan penyelesaian Rencana Tata Ruang, khususnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dari total 2.000 RDTR, saat ini yang telah diselesaikan berjumlah 144 RDTR. Menteri ATR/Kepala BPN berharap, dengan terselesaikannya RDTR, investor semakin tertarik untuk berinvestasi.

Baca Lainnya:  Kementerian ATR/BPN Serahkan Sertipikat dan Persub RTRW Provinsi Bengkulu

“Nanti saya lihat, apakah Klungkung sudah memiliki RDTR yang di maksud, yaitu RDTR Pariwisata, Perindustrian, Tata Kota, maupun Mitigasi Bencana. Paling tidak empat itu sudah siap menerima investor untuk menanamkan investasinya di Klungkung,” terang Hadi Tjahjanto.

Sehubungan hal tersebut, Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta berharap, Kementerian ATR/BPN dapat segera menyelesaikan PTSL dan membantu penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RDTR Kabupaten Klungkung. “Pak Menteri, harapan kami mohon bantuan untuk menyelesaikan target-target kami. PTSL maupun RTRW dan RDTR. Melihat Kabupaten Klungkung sangat strategis untuk dijadikan objek wisata. Maka, jika itu semua selesai banyak investor yang mau masuk,” tuturnya.

Adapun pada kunjungan kerja kali ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Manajemen Internal; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Yulia Jaya Nirmawati; Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, Kevin Haikal; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Andri Novijandri beserta jajaran; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, I Made Herman Susanto beserta jajaran; serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Klungkung. (ANR)

Bagikan Ke

Redaksi
the authorRedaksi
error: Dilarang Copas !!